Penyusunan Studi Kelayakan Proyek SPAM

Sama seperti siklus manajemen proyek pada umumnya, pengembangan SPAM juga mengikuti pola PDCA (Plan-Do-Check-Action). Tahapan pengembangan SPAM terdiri dari:

1. Perencanaan SPAM, terdiri dari penyusunan:
   • Rencana Induk Pengembangan SPAM (RISPAM)
   • Studi Kelayakan Pengembangan SPAM
   • Perencanaan Teknis Pengembangan SPAM (Detailed Engineering Design/DED)
2. Pelaksanaan Konstruksi SPAM
3. Pengelolaan SPAM
4. Pemeliharaan dan Rehabilitasi SPAM
5. Pemantauan dan Evaluasi SPAM

Pada postingan ini, akan spesifik dibahas mengenai penyusunan studi kelayakan.

Review Artikel: Faktor-Faktor Risiko Pada Proyek PPP Sektor Air Minum

Judul	Evaluation and ranking risk factors in public-private partnership water supply projects in developing countries using fuzzy synthetic evaluation approach
Tahun	2015
Penulis	Effah Ernest Ameyaw, Albert P.C. Chan
Publikasi jurnal	Expert Systems with Applications
Link artikel	http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2015.02.041

PJPK dalam Proyek KPBU SPAM Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam tulisan ini akan ditinjau bagaimana terminologi PJPK berdasarkan peraturan perundang-undangan KPBU yang tersedia dan peraturan perundang-undangan sektor SPAM.

Pengertian KPBU, Tujuan, dan Jenisnya

Pengertian KPBU

Terminologi KPBU berdasarkan Peraturan Presiden No.38 Tahun 2015 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Penyediaan Infrastruktur adalah sebagai berikut.

Ringkasan PMK No.265 Tahun 2015 jo PMK No.129 Tahun 2016 (Project Development Fund)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265 Tahun 2015 dan Perubahannya PMK No. 129 Tahun 2016 tentang Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Ringkasan Permendagri No.96 Tahun 2016 (Availability Payment Dalam Proyek KPBU di Daerah)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Daerah

Ringkasan Permen PUPR No.19 Tahun 2016 (Dukungan Pemerintah Dalam KPBU SPAM)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.19 Tahun 2016
tentang
Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

Ringkasan PMK No.260 Tahun 2010 (Penjaminan Infrastruktur)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260 Tahun 2010
tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha

Ringkasan PMK No.223 Tahun 2012 (Viability Gap Fund)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 223 Tahun 2012
Tentang
Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Ringkasan PMK No.190 Tahun 2015 (Availability Payment)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2015
tentang
Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur