[DOWNLOAD] Kumpulan Peraturan KPBU Dalam Penyelenggaraan SPAM

Karena keterbatasan APBN untuk pembangunan infrastruktur, Pemerintah melakukan kerja sama dengan Badan Usaha dalam menyediakan infrastruktur untuk kepentingan umum. Daftar peraturan yang mengatur tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) adalah sebagai berikut.

Baca juga: Pengertian KPBU, Tujuan, dan Jenisnya

Peraturan KPBU

No	Peraturan	Tentang
1	Peraturan Presiden No.38 Tahun 2015	Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha
2	Peraturan Presiden No.78 Tahun 2010	Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
3	Peraturan Bappenas/PPN No.4 Tahun 2015 jo Peraturan Bappenas No.2 Tahun 2020 (Perubahan)	Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
4	Peraturan Kepala LKPP No.19 Tahun 2015	Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU Unsolicited)
5	Peraturan Kepala LKPP No.29 Tahun 2018	Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah (KPBU Solicited)
6	Peraturan Menteri PUPR No.2 Tahun 2021 dan Lampiran	Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
7	Peraturan Menteri Keuangan No.223 Tahun 2012	Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
8	Peraturan Menteri Keuangan No.190 Tahun 2015	Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
9	Peraturan Menteri Keuangan No.260 Tahun 2016	Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
10	Peraturan Menteri Dalam Negeri No.96 Tahun 2016	Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah
11	Peraturan Menteri Keuangan No.260 Tahun 2010 jo PMK No.8 Tahun 2016 (perubahan)	Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha
12	Peraturan Menteri Keuangan No.265 Tahun 2015 jo PMK No.129 Tahun 2016 (perubahan)	Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Peraturan SPAM

Peraturan Sektor SPAM dan peraturan lainnya yang terkait yaitu:

No	Peraturan	Tentang	Keterangan
1	UU No.17 Tahun 2019	Sumber Daya Air	Pasal 10-16 mengatur tentang pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah dalam Penyelenggaraan SPAM. Pasal ini berkaitan dengan penentuan PJPK. Pasal 50 mengatur tentang IPSDA untuk SPAM yang melayani kebutuhan pokok sehari-hari diberikan kepada BUMN, BUMD, dan BUMDes Penyelenggara SPAM
2	UU No.23 Tahun 2014	Pemerintah Daerah	Lampiran memuat pembagian kewenangan sub urusan air minum ntara Pemerintah Pusat dengan Daerah. Peraturan ini berkaitan dengan penentuan PJPK.
3	PP No.121 Tahun 2015	Pengusahaan Sumber Daya Air	Pasal 2 Ayat 1 terkait izin pengusahaan atas air diberikan kepada BUMN/BUMD. Ini berkaitan dengan pemegang SIPA dalam KPBU SPAM.
4	PP No.122 Tahun 2015	Sistem Penyediaan Air Minum	Pasal 36-41 mengatur tentang pembagian kewenangan. Pasal 42 mengatur tentang pihak yang dapat menyelenggarakan SPAM dan bolehnya ada kerja sama dengan badan usaha swasta. Pasal 56 memuat prinsip dan bentuk kerja sama dengan badan usaha swasta dalam penyelenggaraan SPAM.
5	PP No.28 Tahun 2018	Kerja Sama Daerah	PP ini mengatur kerja sama, baik dengan daerah lain maupun juga pihak badan usaha. Pasal 13-16 mengatur tentang kerja sama daerah dengan pihak ketiga (badan usaha).
6	Peraturan Menteri PUPR No. 19 Tahun 2016	Pemberian Dukungan Oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	Peraturan ini merupakan turunan dari PP 122/2015 Pasal 56
	Permen PUPR No.1 Tahun 2016	Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air	Izin Penguasahaan Sumber Daya Air (IPSDA) diberikan kepada BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM
7	Permen PUPR No. 27 Tahun 2016	Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	Pasal 1 ayat 29 mengatur bahwa penyelenggara SPAM adalah BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri dan Kelompok Masyarakat. Pasal 18 Ayat 4 mengatur tentang pemegang SIPA SPAM Regional yang hanya diberikan kepada BUMN/BUMD.
8	Permen PUPR No. 25 Tahun 2016	Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha	Pasal 6 Ayat 4 mengatur bahwa badan usaha swasta yang dapat menyelenggarakan SPAM adalah pengelola pusat bisnis/superblok, pelaku pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (developer perumahan). Pasal 7 Ayat 2 mengatur bahwa area pelayanan badan usaha tidak boleh melayani masyarakat umum / melayani diluar wilayah pelayanan yang ditetapkan untuknya.
9	Permen PUPR No.18 Tahun 2007	Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Berkaitan dengan kriteria desain dalam perencanaan SPAM
10	Permendagri No.71 Tahun 2016 jo Permendagri No.21 Tahun 2020	Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum	Berkaitan dengan mekanisme perhitungan tarif air minum, berlaku juga untuk air minum dari hasil SPAM KPBU.
11	Permendagri No.70 Tahun 2016	Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada BUMD Penyelenggara SPAM	Berkaitan dengan mekanisme pemberian subsidi dari Pemerintah Daerah kepada PDAM dengan tujuan membantu biaya produksi agar harga jual air ke masyarakat terjangkau, berlaku juga untuk air minum dari hasil SPAM KPBU.
12	Permendagri No.22 Tahun 2020	Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga	Berkaitan dengan aturan penyusunan naskah PKS antar daerah dalam penyelenggaraan SPAM Regional
13	PP No.27 Tahun 2017	Izin Lingkungan	Berkaitan dengan pengurusan izin lingkungan untuk proyek SPAM
14	PermenLHK No.38 Tahun 2019	Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan	Terkait dengan proses penerbitan izin lingkungan untuk proyek SPAM. Prosedur untuk mendapatkan izin lingkungan dibagi 2 yaitu untuk (1) kegiatan termasuk kategori wajib AMDAL dan (2) kegiatan non wajib AMDAL tetapi wajib menyusun UKL-UPL. Syarat proyek SPAM yang termasuk kategori wajib AMDAL yaitu kegiatan: 1. kegiatan berbatasan langsung dengan kawasan lindung 2. pembangunan bangunan gedung dengan luas lahan >= 5 ha atau luas bangunan >= 10.000 m2 3. pembangunan jaringan distribusi dengan luas layanan >=5.000 ha atau pembangunan jaringan transmisi dengan panjang >= 40 km
15	Permen LH No.8 Tahun 2013	Tata Laksana Penilaian dan Pemerikasaan Dokuman Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan	Menjelaskan bahwa untuk usaha/kegiatan yang berlokasi lebih dari satu wilayah provinsi, formulir UKL-UPL diperiksa oleh Menteri
16	Permen LH No.16 Tahun 2012	Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	Peraturan ini mengatur tentang tata cara penyusunan dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL)

Peraturan Subsidi Bunga Oleh Pusat Untuk SPAM

Subsidi bunga merupakan salah satu fasilitas yang bisa diakses oleh PDAM apabila mau mengambil pinjaman ke bank dalam rangka pengembangan SPAM.

No	Peraturan	tentang
1	Perpres No.46 Tahun 2019	Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum
2	PMK No.60 Tahun 2020	Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum
3	Permen PUPR No.29 Tahun 2020 & lampiran	Pemberian Rekomendasi dan Pedoman Teknis Kelayakan Proyek Investasi di Bidang Sistem Penyediaan Air Minum